• gita galantari

Media Baru Fasilitasi Suara Rakyat

Diperbarui: 4 Apr 2020


Manusia sebagai makhluk sosial mengisi kehidupannya dengan berbagai aktivitas komunikasi baik verbal maupun non verbal. Mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk komunikasi, menjadi salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia maupun dunia internasional. Perkembangan teknologi informasi kian memudahkan kebebasan berpendapat. Informasi kian cepat dan semakin ramai seiring dengan semakin beragamnya teknologi informasi sebagai media baru Menurut MCLuhan, kehadiran media baru ini membuat sebuah komunikasi global yang disebut Global Village, dimana seluruh dunia yang besar ini menjadi satu pada suatu desa global dengan memanfaatkan media internet. Dengan media baru ini, informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lainnya dengan waktu yang singkat. (Hapsari, 2010)

Perpindahan informasi memerlukan media penyampai informasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana penggunaan media adalah dengan menggunakan teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan (uses and gratification theory). Teori ini mencoba menjelaskan alasan individu atau komunitas dalam memilih sebuah media dan pemenuhan kebutuhan apa yang mereka dapatkan melalui media yang mereka pilih, dengan penekanan pada motif pemilihan media, kondisi psikologis dan sosial yang mempengaruhi pilihan terhadap media tersebut serta perilaku atau sikap yang kemudian timbul sebagai akibat dari motif dan kondisi yang ada (Uses and Gratification Theory, Zizi Papacharisi). Saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan media untuk berkomunikasi baik dengan rekan, saudara, bahkan dengan pemerintah.

Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan rakyatnya untuk berpendapat. Pemerintah Indonesia pun melakukan komunikasi yang terbuka kepada rakyatnya terutama dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhono yang membuat akun media sosial untuk dirinya, kemudian diikuti oleh banyak pejabat Negara dan institusi Negara. Media sosial dipilih sebagai salah satu media komunikasi salah satunya karena pengguna media sosial di Indonesia yang sangat besar.

Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, dan rakyat dengan rakyat dalam suatu negara sangat berpengaruh besar dalam menjembatani terciptanya peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan dari sebuah Negara. Komunikasi pemerintahan merupakan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model circular, masyarakat pun dapat menjadi pemberi ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan/ pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat.

Adanya komunikasi dalam suatu Negara akan membentuk suatu iklim komunikasi. Iklim komunikasi ada yang bersifat positif dan negatif. Iklim komunikasi yang bersifat positif dapat mendorong produktivitas, sehingga lebih mempermudah tercapainya tujuan. Sebaliknya iklim komunikasi yang negatif, dapat menghambat produktivitas yang mengakibatkan kehancuran. Iklim Komunikasi merupakan salah satu hal yang memegang peranan penting di dalam kehidupan suatu negara. Kepuasan komunikasi organisasi juga merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama negara, karena kepuasan komunikasi mempengaruhi perilaku orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Sehingga nantinya negara dapat mengambil tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan rakyat. Redding (Goldhaber, 1986) mengemukakan lima dimensi penting dari iklim komunikasi:

  1. “Supportiveness”, atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting.

  2. Partisipasi membuat keputusan.

  3. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia.

  4. Keterbukaan dan keterusterangan.

  5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi.

Iklim komunikasi yang positif dapat terjadi apabila komunikasi dilakukan dua arah. Komunikasi dua arah menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima,dan penerima akan merespon pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim. Komunikasi dua arah akan menciptakan dialog antara pengirim dan penerima. Percakapan ini bisa secara langsung atau bertemu tatap muka bisa juga tidak bertemu misalnya melalui chatting, media sosial, atau telepon.

Permasalahan

Pemeritah terkadang membuat kebijakan atau keputusan yang dianggap baik bagi masyarakat tanpa mengetahui kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Kehadiran media sosial dan situs lainnya membuka kesempatan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat terkait keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Negara maupun daerah. Pemerintah pun dapat mengeluarkan isu untuk dapat mengetahui reaksi masyarakat akan suatu keputusan dan atau kebijakan yang akan diambil. Essay ini akan membahas bagaimana media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi membentuk pola komunikasi dua arah antara aparatur Negara dengan rakyatnya

Pembahasan

Indonesia sebagai Negara demokrasi mengatur kebebasan berpendapat pada UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sejak Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebebasan berpendapat semakin terbuka dengan hadirnya akun twitter Presiden sebagai salah satu media masyarakat berkomunikasi langsung dengan Presiden. Melalui akun @SBYudhoyono yang dikelola oleh staf kepresidenan dan juga langsung dipegang oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kicauan langsung dari Bapak Presiden ditandai dengan *SBY* memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menyampaikan langsung opininya kepada Bapak Presiden. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf kepresidenan, setiap harinya tim akan memantau berita dan percakapan di media sosial dan media massa lainnya untuk kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden, jika terdapat topik atau isu yang berkembang di masyarakat tim kepresidenan akan langsung merangkumnya. Hal tersebut memungkinkan Presiden untuk mengetahui aspirasi rakyat sekaligus dapat mengontrol kinerja para menteri-nya.

Kini para pemimpin daerah dan Negara memiliki akun media sosial sendiri. Seperti Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang memiliki akun twitter @basuki_btp yang bahkan menyediakan nomor untuk mengirim pesan pengaduan dengan berbagai nomor provider agar masyarakat mengeluarkan biaya semurah mungkin untuk berpedapat yaitu di nomor 0811944728, 081927666999, 085811291966. Bapak Ahok juga melengkapi dengan alamat email sekretariat.gubdki@gmail.com. Berdasarkan keterangan netizen nomor telepon, akun twitter, dan email yang tercantum ini bukan hanya program semata namun Bapak Ahok dan tim segera menindak lanjuti keluhan atau aduan dari masyarakat terkait kebijakan atau keluhan lainnya. Bapak Ahok melibatkan warga Jakarta untuk mengawasi kota dan jajaran staf-nya dalam bekerja.

Komunikasi melalui media teknologi informasi yang menarik perhatian netizen yaitu kicauan Bapak Presiden Indonesia Jokowidodo melalui akun resminya @Jokowi sesaat setelah keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia terkait larangan ojek online dan layanan kendaraan online lainnya meramaian dunia media sosial. Berbagai penolakan akan putusan tersebut mengalir hingga menempatkan tagar #savegojek menjadi trending topic atau topik yang paling banyak dibicarakan pada Juma pagi 18 Desember 2015. Mantan Wakil Presiden Indonesia di era SBY, Boediono juga ikut angkat suara dalam kicauannya di twitter yaitu “Pak Jonan, beri Gojek dll waktu untuk menata. Jangan dilarang. Ini suara orang tua. Salam”. Hasilnya kurang dari 24 jam keputusan Kemenhub dibatalkan. Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Menteri perhubungan pun mengajukan perubahan UU LLAJ karena saat ini pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik.

Bukan hanya Kementerian Perhubungan yang harus meninjau kembali keputusannya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun mengalami hal serupa terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) minimal 10 tahun yang mengundang reaksi dari masyarakat. Melalui change.org sebuah portal petisi online, masyarakat menandatangin petisi sebagai tanda dukungan. Petisi tersebut telah ditandatangi sekitar 96 ribu pendukung sejak dikeluarkan pada Kamis 2 Juli 2015 lalu. Selain dialamatkan ke akun twitter @hanifdakhiri, petisi itu juga dialamatkan ke @BPJSTKinfo, @humasnaker dan ke akun resmi Presiden @jokowi.

Ridwan Kamil selaku walikota Bandung pun aktif berinteraksi dengan warga Bandung melalui kicauan akun twitter @rindwankamil dan foto-fotonya melalui akun instagram @ridwankamil. Ridwan Kamil memilih gaya komunikasi yang santai dan bersahabat dengan para pengikutnya. Gaya komunikasi tersebut mampun mencairkan jarak atara pemimpin dan masyrakat tanpa kehilangan wibawanya. Mulai dari hal yang serius, imbauan, aktivitas penting namun tak sedikit foto-foto lucu dibagikan oleh akun resmi walikota Bandung ini. Ridwan Kamil memiliki cara jitu, unik, kreatif dan menarik untuk mengambil hati warga Bandung khususnya. Gaya komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil berhasil membangun kebanggan akan kota Bandung sekaligus juga membuat warga Bandung bebas berkomunikasi dan menjadi bagian dari pemerintahannya. Tidak sedikit warga Bandung yang memberi informasi kepada Ridwan Kamil terkait tingkagh polah warga lain yang merusak fasilitas umum atau juga menyampaikan keberhasilan program yang dilakukan pemerintah. Akun media sosial ini menjadi salah satu kontrol sekaligus pengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Seiring dengan perkembangan media tekonologi informasi khusunya media sosial, pemerintah pun mau tidak mau mengikuti pola komunikasi masyarakat. Masyarakat kini cenderung lebih mempercayai pendapat atau informasi dari masyarakat lainnya. Pemerintah pun kini sering kali menggandeng para influencer atau masyarakat yang menjadi panutan untuk ikut serta mempromosikan programnya. Salah satunya Kementrian Pariwisata (Kemenpar) yang melibatkan para penulis blog biasa disebut blogger untuk mempromosikan Festival Sentani. Festival Sentani yang belum populer dikalangan wisatawan diharapkan akan menjadi destinasi baru bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Para blogger yang telah memiliki pembaca setia dengan jangkauan dunia diharapkan bisa membantu tercapainya tujuan dari Kemenpar.

Iklim komunikasi yang positif berhasil dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil, Bapak Ahok, Bapak Jokowidodo, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dimana dapat memenuhi dimensi dari iklim komunikasi. Masyarakat ikut terlibat dan membuatnya merasa penting, partisipasi dari rakyat dapat membuat suatu keputusan baru, pesan yang disampaikan benar-benar didengar menumbuhkan kepercayaan dan tentunya membuat rakyat tidak ragu lagi untuk terbuka akan keluhan dan masalahnya, dan juga pada pemimpin Negara serta daerah ini dapat memanfaatkan akun media sosial untuk menkomunikasikan kinerja, kebijakan, dan keputusan dengan baik, bahkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pola komunikasi antara rakyat dan aparatur Negara jelas mengalami perubahan. Pola komunikasi yang sebelumnya lebih satu arah, setelah hadirnya media sosial dan teknologi informasi lainnya, kini komunikasi dua arah dapat tercipta. Suara rakyat melalui media sosial maupun media teknologi informasi lain berbasis aplikasi ataupun situs masih akan terus berkembang. Pemerintah terutama Presiden kini memiliki banyak kaki tangan yang membantu mengawasi pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Pemerintah kini dapat mendengarkan secara langsung aspirasi rakyat, sebaliknya rakyat pun dapat menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut bukan tanpa cela, masih ada kasus kebebasan berpendapat di media sosial yang berakhir di meja hijau. Sebut saja terkait tulisan seorang blogger terkait sebuah Rumah Sakit dan juga tulisan seorang mahasiswa Universitas di Yogyakarta yang memicu amarah dari netizen lainnya. Pemerintah masih perlu mempertegas undang-undang terkait mengeluarkan pendapat melalui media sosial tanpa mengurangi kebebasan berpendapat. Sosialisasi terkait bagaimana menggunakan kesempatan berpendapat dengan santun dan bertanggung jawab pun perlu menjadi agenda pemerintah untuk warga Negara Indonesia.

Sumber :

  1. Anastasya Chindy. 14 Januari 2015. Komunikasi Dapat Dilakukan Dimana Saja dan Kapan Saja. http://komunikasi.us/index.php/course/2838-komunikasi-dapat-dilakukan-di-mana-saja-dan-kapan-saja

  2. Rimbi Edna Putri Arnimas. 13 Januari 2015. 15 Komunikasi Teknologi dan Masyarakat. http://www.komunikasi.us/index.php/course/15-komunikasi-teknologi-dan-masyarakat/2164-rimbi-arnimas

  3. Guruh Muamar Khadafi. 13 Januari 2015. http://guruhmuamarkhadafi.blogspot.co.id/2010/01/pengertian-komunikasi-pemerintahan-dan.html

  4. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00857-MC%20Bab2001.pdf

  5. http://www.tribunnews.com/seleb/2015/11/06/foto-foto-instagram-wali-kota-ganteng-ridwan-kamil-bikin-ngakak?page=3

  6. http://bisnis.liputan6.com/read/2393196/drama-pelarangan-ojek-online

  7. http://www.antaranews.com/berita/505100/menaker-respons-petisi-batalkan-jht-10-tahun

  8. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/18/173728869/menteri-jonan-cabut-larangan-ojek-online

  9. http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/18/202531/netizen-hujat-pelarangan-ojek-online

  10. http://www.kompasiana.com/socabr/hak-kebebasan-berpendapat_54f5dd86a33311f64e8b480f

  11. http://grabag-grubug.blogspot.co.id/2010/03/uud-1945-pasal-28-e.html

  12. http://celotehlestarius.blogspot.co.id/2015/02/makalah-komunikasi-pemerintahan.html


10 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua